Jumat, 26 April 2013

PERDAGANGAN ANAK


PERDAGANGAN DAN PENJUALAN ANAK
1.      LATAR BELAKANG
Perdagangan perempuan dan anak (trafiking) telah lama terjadi di  muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.
Trafiking merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, karena erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan. Memang disadari bahwa penanganan trafiking tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan.
Permasalahan perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan. Di negara-negara tertentu, perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagai bagian dari kebijakan politik perburuhan cheap Labour yang dimanfaatkan untuk menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.

Trafiking merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak. Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarjinalisasi, tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi kondisi perempuan. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan perempuan dan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi utang-piutang antara pemasok tenaga kerja ilegal dengan korban yang mempunyai bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah anak perempuan yang masih bau kencur.
Perdagangan perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, di mana kebanyakan korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos, telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Baik anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, di bujuk oleh agen (recruiters) dan pedagang profesional yang menjanjikan mereka pekerjaan yang baik atau layak (legitimate) di Thailand yang kondisi ekonominya lebih baik. Anak-anak perempuan dari Myanmar dibawa ke Thailand melalui berbagai pos (tempat pemeriksaan) perbatasan. Di Kamboja, mereka tiba melalui sungai Mekong ke berbagai provinsi di Thailand bagian utara dan barat daya.
Salah satu faktor yang mendorong terjadinya trafiking adalah faktor kemiskinan yang cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu muslihat. Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights on the Child) melalui Keppres Nomor 36 Tahun1990 Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57.  Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak.
2.      PENGERTIAN ANAK
Terdapat beraneka ragam pendapat mengenai pengertian anak, dan pada umur berapa seorang itu dikategorikan anak-anak. Menurut  Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, disebutkan dalam pasal 1 pengertian anak, adalah:  “Semua orang yang di bawah umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan dicapai lebih awal.” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Pasal 1 menyatakan anak adalah “Orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin” Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, LN 1979-32 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1, anak adalah: “Seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”
Di Indonesia sendiri dapat kita temui perbedaan pendapat mengenai orang yang dikategorikan sebagai anak seperti di bawah ini.
a.  Menurut Hukum Adat, anak tersebut sering dikatakan minderjarig heid (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya, maka dia dikuasai oleh walinya (voogd) nya.
b. Menurut fiqh Islam, seseorang dikatakan dewasa, dengan salah satu tanda yang berikut (Sulaiman Rasyid 1998: 75) : Cukup berumur 15 tahun; Keluar mani; Mimpi bersetubuh; dan Mulai keluar haid bagi perempuan.
Pengertian-pengertian tersebut di atas menekankan, bahwa selama seseorang yang masih dikategorikan anak-anak, seharusnya masih dalam tanggung jawab orang tua wali ataupun negara tempat si anak tersebut menjadi warga negara tetap. Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.”
Sedangkan dewasa dan belum dewasa menurut Romli Atmasasmita adalah: “Selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur, anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya” (Romli Atmasasmita 1986: 34).
3.      PENGERTIAN TRAFIKING
Istilah perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan perdagangan anak tampaknya sudah menjadi suatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tampaknya harmpir setiap hari istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak ataupun elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi. Mengemukanya persoalan perdagangan manusia di Indonesia setidaknya sejak awal tahun 2000-an yang juga dipicu oleh ditempatkannya Indonesia sebagai suatu Negara yang memilikipersoalan besar menyangkut perdagangan manusia tapi belum mengambil langkah-langkah apapun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengelompokan yang dilakukan oleh pemerintah amerika serikat pada tahun 2001 diikuti oleh ancaman seperti pencabutan fasilitas GPS terhadap Negara-negara yang tidak berupaya untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia.
Diadopsinya protocol tambahan untuk mencegah, membasmi dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai tambahan atas konvensi PBB tentang melawan kejahatan trans-nasional terorganisir pada tanggal 12 Desember 2010, telah memberikan sandaran kuat bagi gerakan internasional untuk melawan perdagangan manusia. Protocol diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia sehingga sering juga disebut sebagai Protokol Palermo ini. Pada protocol Palermo terumuskan pengertian tentang perdagangan manusia sehingga ada pengertian yang berlaku universal. Hal ini tercantum pada pasal 3 protokol ini yakni :
-       Perdagangan manusia sebagai rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan penculikan, muslihat atau tipudaya dengan penyalahgunaan kekuasaaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh persetujuan dari orang yang memegang control atas orang lainnya, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya eksploitasi prostitusi orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.
-       Persetujuan dari seroang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana termaktub dalam sub paragaraf (a) pasal ini akan menjadi tidak relevan dimana segala cara yang disebutkan dalam sub paragraph (a) telah digunakan.
-       Rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi harus dianggap “Perdagangan orang” walaupun tidak melibatkan cara-cara yang ditetapkan pada sub paragraph (a) dari pasal ini.
-       Anak berarti setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun
Berdasarkan pengertian diatas, maka perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses perekrutan, pemindahtanganan, atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan eksploitasi seksual baik yang masih berada dalam wilayah suatu Negara ataupun lintas batas Negara, kendati tidak digunakan cara-cara yang dirumuskan pada paragraph (a).
Pada berbagai kasus, ada kerancuan antara perdagangan anak dan penjualan anak. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi tidak serta merta bisa dikatakan sebagai kasus perdagangan anak, ini harus dilihat apakah unsure-unsur perdagangan anak sudah terpenuhi. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi yang masih berada dalam satu wilayah, lebih tepat dikatakan sebagai kasus penjualan anak untuk tujuan seksual karena tidak memenuhi unsure transportasi atau pemindahan anak dari satu wilayah ke wilayah lain.
Penjualan anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau kdalam bentu lain. Element consent tidak diperhitungkan karena anak-anak tidak mempunyai kapasitas legal untuk bisa memberikan atau menerima informed consent. Merupakan fakta dalam system hokum di seluruh dunia bahwa anak karena umurnya harus dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, social dan moral bagi seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Dengan demikian, anak-anak harus ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai pelaku.
Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah “trafiking” :“Trafficking is the illicit and clandestine movement of persons across national and international borders, largely from developing countries and some countries and some countries with economies in transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually or economically oppressive and exploitative situations for the profit of recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false marriages, clandestine employment and false adoption.”
(Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).
Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan (trafficking): “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal padawaktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Sesuai dengan definisi tersebut di atas bahwa istilah “perdagangan“ (trafiking) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a. Rekrutmen dan /transportasi manusia;
b. Diperuntukkan bekerja atau jasa /melayani;
c. Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan. 
            Pengertian sindikat perdagangan manusia, menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya adalah “sindikat kriminal“, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal (Rebecca Surthes dan Martha Wijaya 2003: 290). Dari pengertian di atas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Dalam aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya selalu dilakukan secara terorganisir. 
Pengertian terorganisir menurut pendapat para sarjana adalah sebagai berikut.
a. Donald Cressey: kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul, dan pemaksa.
b. Michael Maltz: kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan korban.
c. Frank Hagan: kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengikatkan aktivitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.  
Trafiking manusia untuk berbagai tujuan, telah berlangsung cukup lama, sejak dahulu kala hingga abad 21 ini, dari kerajaan Jawa yang membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan perempuan dengan meletakkan mereka sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dengan menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kegiatan ini berkembang menjadi lebih terorganisir pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan kini, di alam kemerdekaan dan dalam era globalisasi, kegiatan tersebut tidak semakin menyurut justru semakin marak.
Tujuan trafiking di Indonesia ialah perdagangan antardaerah/pulau dan antarnegara. Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan bermacam suku-suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya trafiking dalam lingkup domestik, dari beberapa provinsi di mana kasus trafiking domestik terjadi, tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali, dan Jawa Timur merupakan daerah tujuan. 
4.      BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA
Ada beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia. Bentuk pertama adalah buruh migrant. Buruh migrant adalah orang yang migrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu yang relative menetap. Pekerja migrant mencakup sedikitnya dua tipe : pekerja migrant internal dan pekerja migrant internasional. Pekerja migrant internal atau dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja migrant internal seringkali diidentikan dengan orang desa yang bekerja di kota. Pekerja migrant internasional atau luar negeri adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di Negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri. TKI biasanya didentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).
Bentuk kedua adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala bentuk perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar Negara, pembelian, penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya, kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal ketika penipuan, kekerasan atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi. Namun tidak jrang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami-istri yang ingin mempunyai anak.
Bentuk ketiga adalah tindakan prostitusi. Secara harfiah, prostitusi berarti pertukaran hubungan seksual dengan uang, atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan. Secara hokum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual. Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk suatu tindakan seksual timbale balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hokum sesuai dengan keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak perempuan. Prostitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu prostitusi damana anak perempuan merupakan komuditi perdagangan dan prostitusi dimana wantia dewasa sebagai komuditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.
Bentuk lainnya adala perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan. Biasanya, praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh pria warga Negara asaing dengan wanita warga Indonesia. Hal yang membedakan antara perbudakan berkedok pernikahan dengan pengantin pesanan adalah tidak semua kasus pengantin pesanan berakhir dengan masih yang mengerikan.
5.      PENYEBAB-PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK
Beberapa faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan situasi psikologi inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab-penyebab inilah yang mendorong pihak-pihak tertentu sehigga terjadilah perdagangan anak. Istilah yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini, sampai saat ini belum mendapat perhatian yang intensif dari pihak-pihak terkait, misalnya aparat penegak hokum dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi sangant tidak mengherankan jika para korban trafiking terus berjatuhan. Bahkan pada faktanya, rentetan korban kemungkinan besar bertambah apabila tidak ditangani dengan serius.
Dalam Kepres RI No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan perempuan: 
a. Kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.
b. Ketenagakerjaan. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 17,6% pada tahun 2000.
c. Pendidikan. Survai sosial ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 15% yang tamat SMP. Menurut laporan BPS pada tahun 2000 terdapat 14 anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan.
d. Migrasi. Menurut Konsorsium Peduli Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) sepanjang tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.616 orang telah menjadi korban proses trafiking.
e. Kondisi keluarga. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif merupakan faktor yang melemahkan ketahanan keluarga. f. Sosial budaya. Anak seolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sehendak orang tuanya, ketidak-adilan jender, atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih tumbuh di tengah kehidupan masyarakat desa.
g. Media massa. Media masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.
Banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam perdagangan anak, yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Dari sisi supply antara lain:
a. Trafikingmerupakan bisnis yang menguntungkan. Dari industri seks saja diperkirakan US $ 1,2 – 3,3 milyar per tahun untuk Indonesia. Hal ini menyebabkan kejahatan internasional terorganisir menjadi prostitusi internasional dan jaringan perdagangan manusia sebagai fokus utama kegiatannya.
b. Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian anak dan ibu sebagai tenaga kerja wanita, yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga berisiko menjadi korban.
c. Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.
d. Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja, sehingga mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. Akibat konsumerisme, berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.
e. Pengaruh sosial budaya seperti pernikahan di usia muda yang rentan perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Adanya kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau membuat awet muda, telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
Dari sisi demand, antara lain:
a. Adanya kegiatan pembangunan yang lebih melibatkan pekerja pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki-laki, nampaknya berhubungan dengan tajamnya peningkatan pelacuran.
b. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan, telah meningkatkan peluang perdagangan manusia.
c. Berkembangnya kejahatan dalam jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan berbagai bentuk prostitusi lainnya. 
d. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional, kerjasama keuangan dan perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing (ekspatriat) dan pebisnis internasional tinggal sementara di Indonesia. Keberadaan mereka meningkatkan demanduntuk jasa layanan seks yang memicu peningkatan perdagangan perempuan.
e. Banyak laki-laki Cina Taiwan yang merindukan perempuan Cina yang masih “tradisional”. Melalui layanan “mail order bride” yang sudah lebih dulu marak di Thailand dan Filipina, layanan diperluas ke Indonesia, melibatkan calo-calo sejak dari lapis bawah di Singkawang, tempat transit di Jakarta, dan di Taiwan. Satu mempelai bisa membuat para calo mendapat uang sekitar Rp 45 juta. Tetapi tidak semuanya berakhir dengan bahagia, karena ternyata para suami Taiwan itu ada yang hanya petani yang hidup di pelosok Taiwan dan banyak diantaranya suka melakukan tindakan kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan, dan memperlakukannya sebagai budak (Arif Gosita, dkk. 2001: 34).
f. Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya demandterhadap pekerja anak (pekerja Jermal di Sumatera Utara, buruh-buruh pabrik/industri di kota-kota besar, di perkebunan, pekerja tambang permata di Kalimantan, perdagangan, dan perusahaan penangkap ikan). Seringkali anak-anak bekerja dalam situasi yang rawan kecelakaan dan berbahaya.
g. Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi yang tertutup dari luar, anak-anak itu rawan terhadap penganiayaan baik fisik maupun seksual. Selain dipaksa bekerja berat tanpa istirahat, mereka diperlakukan kasar jika mengeluh.
h. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan parapelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS menyebabkan banyak perawan muda direkrut untuk tujuan itu. Pulau Batam telah menarik orang asing tidak saja untuk membuka usaha, tetapi juga untuk pelayan seksual yang mudah didapat dan murah. Gadis-gadis belia dari Jawa dan Sumatera dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha yang kebanyakan berasal dari Korea dan Singapura. Bali sebagai daerah wisata, banyak merekrut gadis-gadis lokal dan juga dari tempat-tempat lain di Indonesia untuk eksploitasi secara seksual, biasanya oleh turis-turis asing. Indonesia dan Taiwan adalah tujuan kedua wisatawan seks dari Australia. Dengan maraknya AIDS, anak-anak menjadi semakin laku. Harga anak perawan sangat mahal, dan dengan adanya resesi, membuat anak perawan keluarga miskin menjadi sangat  potensial untuk dijual.
6. AKIBAT PERDAGANGAN ANAK
Para korban perdagangan anak mengalami banyak hal yang sangant mengerikan. Perdagangan anak menimbulkan dampak negative yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami pertumbuhan yang terhambat.
Dari segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang mereka alam. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari kehidupan social. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka cenderung untuk mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan social, moral dan spiritual. Sebagai bahan pendinginan, para korban eskploitasi seksual mengalami luka psikis yang sangat hebat akibat perlakuan orang lain terhadap merkea, dan juga akibat luka fisik serta penyang yang dialaminya. Sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya, kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya hak-hak merkea dimanfaatkan oleh penjual mereka untuk menjebak para korban agar terus bekerja. Mereka juga member harapan kosong kepada para korban untuk bisa bebas dari jeratan perbudakan.
7.      SOLUSI MASALAH PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA
Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan dan siituasi psikologis adalah penyebab utama terjadinya perdagangan anak. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus perdagangan anak dapat berkurang. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Apabila kesadaran masyarakat akan bahaya dari perdangan anak sudah muncul, maka diharapkan tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.
Solusi kedua adalah memperluas tenaga kerja, focus pada program usaha kecil menengah, serta pemberdaya perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk berimigrasi dan bekerja di luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan anak pun akan semakin berkurang juga.
Solusi selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di setiap perbatas NKRI serta meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum. Kejahatan seperti perdagangan anak dapat saja terjadi. Kemungkinan untuk terjadi akan semakin besar apabila tidak ada pengawasan yang ketat oleh aparat yang terkait. Apbila pengawasan sudah ketat dan hukum sudah ditegakkan, maka kasus perdagangan anak pun dapat berkurang.
Solusi lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdaganan anak kepada masyarakat. Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali menjadi korban praktik perdagangan anak. Perdagangan anak seringkali terjadi pada masyarakat yang taraf pendidikannya cukup rendah. Pendidikan harus diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
Setelah masyarakat mengetahui masalah ini, saatnya mereka memberitahu kepada orang lain yang belum tahu. Apabila informasi seperti ini tidak disebarluaskan, maka rantai masalah ini tidak aka pernah terputus. Sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, terlebih lagi orang-orang yang dianggap berpotensi mengalami tindakan perdagangan anak. Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak akan menyadari bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang lain di sekitar mereka.
Solusi terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusaha berbagi dengan masyarakat yang lain , kita juga dapat berperan aktif untuk menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara melaporkan kasus perdagangan anak yang diketahui kepada pihak berwajib. Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Mungkin hal yang dilakukan hanyalah sesuatu yang kecil dan sederhana, namun apabila semua orang bergerak untuk turut melakukannya, bukan tidak mungkin masalah ini akan teratasi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar