PERDAGANGAN
DAN PENJUALAN ANAK
1. LATAR
BELAKANG
Perdagangan
perempuan dan anak (trafiking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang
bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Ini merupakan pelanggaran terhadap
hak asasi manusia. Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang
sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi, namun jumlah
konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun
seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai
pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang
yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua
perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi.
Trafiking
merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa.
Hal tersebut perlu, karena erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata
internasional. Apalagi data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan
bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan
dan anak. Suatu tantangan bagi Indonesia untuk menyelamatkan anak bangsa dari
keterpurukan. Memang disadari bahwa penanganan trafiking tidaklah mudah, karena
kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak
bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan.
Permasalahan
perdagangan perempuan dan anak memang merupakan permasalahan yang sangat
kompleks yang tidak lepas dari faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya, dan
politik yang berkaitan erat dengan proses industrialisasi dan pembangunan. Di
negara-negara tertentu, perdagangan perempuan dan anak bahkan dijadikan sebagai
bagian dari kebijakan politik perburuhan cheap Labour yang dimanfaatkan untuk
menekan biaya produksi sehingga cenderung dieksploitasi.
Trafiking
merupakan salah satu jalur terjadinya perdagangan orang yang korbannya
rata-rata berada di bawah garis kemiskinan, khususnya perempuan dan anak.
Apalagi, hingga saat ini posisi perempuan masih termarjinalisasi,
tersubordinasi yang secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi
kondisi perempuan. Situasi semacam ini merupakan santapan sindikat perdagangan
perempuan dan anak yang sudah terorganisir untuk melakukan perekrutan. Bahkan
nyaris jauh dari jangkauan hukum, karena sindikatnya diawali dengan transaksi
utang-piutang antara pemasok tenaga kerja ilegal dengan korban yang mempunyai
bayi atau anak perempuan yang masih perawan, sehingga jika korban tidak mampu
untuk menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, maka agunannya adalah anak
perempuan yang masih bau kencur.
Perdagangan
perempuan dan anak mempunyai jaringan yang sangat luas. Praktik perdagangan
anak yang paling dominan berada di sektor jasa prostitusi, di mana kebanyakan
korbannya adalah anak-anak perempuan. Di Asia Tenggara, dalam beberapa tahun
belakangan ini sejumlah besar anak-anak dari Myanmar, Kamboja, Cina, Laos,
telah diperdagangkan dan dipaksa bekerja di dunia prostitusi di Thailand. Baik
anak laki-laki maupun perempuan dari daerah pedalaman yang miskin, di bujuk
oleh agen (recruiters) dan pedagang profesional yang menjanjikan mereka
pekerjaan yang baik atau layak (legitimate) di Thailand yang kondisi ekonominya
lebih baik. Anak-anak perempuan dari Myanmar dibawa ke Thailand melalui
berbagai pos (tempat pemeriksaan) perbatasan. Di Kamboja, mereka tiba melalui
sungai Mekong ke berbagai provinsi di Thailand bagian utara dan barat daya.
Salah
satu faktor yang mendorong terjadinya trafiking adalah faktor kemiskinan yang
cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis, di
mana korban diperjualbelikan bagaikan barang yang tidak berharga melalui tipu
muslihat. Jika ditinjau dari aspek hukum, sindikat seperti ini sudah masuk area
tindak pidana, perlakuan mereka orientasinya adalah bisnis, tanpa memikirkan
bahwa perempuan dan anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang perlu dilindungi
dan mempunyai harga diri sebagai pemangku hak dan kewajiban sebagaimana yang
diatur dalam UUD 1945 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
Pemerintah
Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002
dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights on the
Child) melalui Keppres Nomor 36 Tahun1990 Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Utara telah selangkah lebih maju dengan membuat Peraturan Daerah
(Perda) Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penghapusan Perdagangan (Trafiking)
Perempuan dan Anak.
2. PENGERTIAN
ANAK
Terdapat
beraneka ragam pendapat mengenai pengertian anak, dan pada umur berapa seorang
itu dikategorikan anak-anak. Menurut
Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) pada tanggal 20
November 1989 yang telah diratifikasikan oleh Indonesia, disebutkan dalam pasal
1 pengertian anak, adalah: “Semua orang
yang di bawah umur 18 tahun. Kecuali undang-undang menetapkan kedewasaan
dicapai lebih awal.” Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak. Pasal 1 menyatakan anak adalah “Orang yang telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)
tahun dan belum kawin” Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, LN 1979-32
tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1, anak adalah: “Seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.”
Di
Indonesia sendiri dapat kita temui perbedaan pendapat mengenai orang yang
dikategorikan sebagai anak seperti di bawah ini.
a. Menurut Hukum Adat, anak tersebut sering
dikatakan minderjarig heid (bawah umur), yaitu apabila seseorang berada dalam
keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika dikuasai oleh orang tuanya, maka
dia dikuasai oleh walinya (voogd) nya.
b.
Menurut fiqh Islam, seseorang dikatakan dewasa, dengan salah satu tanda yang
berikut (Sulaiman Rasyid 1998: 75) : Cukup berumur 15 tahun; Keluar mani; Mimpi
bersetubuh; dan Mulai keluar haid bagi perempuan.
Pengertian-pengertian
tersebut di atas menekankan, bahwa selama seseorang yang masih dikategorikan
anak-anak, seharusnya masih dalam tanggung jawab orang tua wali ataupun negara
tempat si anak tersebut menjadi warga negara tetap. Pada Pasal 330 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:“Belum dewasa adalah mereka yang
belum mencapai umur genap dua puluh satu dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila
perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka
mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa, mereka yang belum
dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian
atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat,
kelima, dan keenam bab ini.”
Sedangkan
dewasa dan belum dewasa menurut Romli Atmasasmita adalah: “Selama di tubuhnya
berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan
baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi
batas umur, anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18
tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika,
Yugoslavia, dan negara-negara barat lainnya” (Romli Atmasasmita 1986: 34).
3. PENGERTIAN
TRAFIKING
Istilah
perdagangan manusia, perdagangan perempuan dan perdagangan anak tampaknya sudah
menjadi suatu istilah yang tidak asing lagi bagi kita semua. Tampaknya harmpir
setiap hari istilah tersebut hadir dalam berbagai pemberitaan di media cetak
ataupun elektronik juga menyangkut kasus-kasus yang terjadi. Mengemukanya
persoalan perdagangan manusia di Indonesia setidaknya sejak awal tahun 2000-an
yang juga dipicu oleh ditempatkannya Indonesia sebagai suatu Negara yang
memilikipersoalan besar menyangkut perdagangan manusia tapi belum mengambil
langkah-langkah apapun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengelompokan yang
dilakukan oleh pemerintah amerika serikat pada tahun 2001 diikuti oleh ancaman
seperti pencabutan fasilitas GPS terhadap Negara-negara yang tidak berupaya
untuk mengatasi persoalan perdagangan manusia.
Diadopsinya
protocol tambahan untuk mencegah, membasmi dan menghukum perdagangan manusia
khususnya perempuan dan anak-anak, sebagai tambahan atas konvensi PBB tentang
melawan kejahatan trans-nasional terorganisir pada tanggal 12 Desember 2010,
telah memberikan sandaran kuat bagi gerakan internasional untuk melawan
perdagangan manusia. Protocol diadopsi oleh PBB di Palermo, Italia sehingga
sering juga disebut sebagai Protokol Palermo ini. Pada protocol Palermo
terumuskan pengertian tentang perdagangan manusia sehingga ada pengertian yang
berlaku universal. Hal ini tercantum pada pasal 3 protokol ini yakni :
- Perdagangan
manusia sebagai rekruitmen, pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau
penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk
pemaksaan lainnya dengan penculikan, muslihat atau tipudaya dengan
penyalahgunaan kekuasaaan atau penyalahgunaan posisi rawan atau dengan
pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan guna memperoleh
persetujuan dari orang yang memegang control atas orang lainnya, untuk tujuan
eksploitasi. Eksploitasi meliputi setidak-tidaknya eksploitasi prostitusi orang
lain atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya, kerja atau layanan paksa,
perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan
organ tubuh.
- Persetujuan
dari seroang korban perdagangan manusia untuk maksud eksploitasi sebagaimana
termaktub dalam sub paragaraf (a) pasal ini akan menjadi tidak relevan dimana
segala cara yang disebutkan dalam sub paragraph (a) telah digunakan.
- Rekruitmen,
pengiriman, pemindahtanganan, penampungan atau penerimaan anak untuk tujuan
eksploitasi harus dianggap “Perdagangan orang” walaupun tidak melibatkan
cara-cara yang ditetapkan pada sub paragraph (a) dari pasal ini.
- Anak
berarti setiap orang yang umurnya kurang dari 18 tahun
Berdasarkan
pengertian diatas, maka perdagangan anak untuk tujuan seksual adalah proses
perekrutan, pemindahtanganan, atau penampungan dan penerimaan anak untuk tujuan
eksploitasi seksual baik yang masih berada dalam wilayah suatu Negara ataupun
lintas batas Negara, kendati tidak digunakan cara-cara yang dirumuskan pada
paragraph (a).
Pada
berbagai kasus, ada kerancuan antara perdagangan anak dan penjualan anak.
Penjerumusan anak ke dalam prostitusi tidak serta merta bisa dikatakan sebagai
kasus perdagangan anak, ini harus dilihat apakah unsure-unsur perdagangan anak
sudah terpenuhi. Penjerumusan anak ke dalam prostitusi yang masih berada dalam
satu wilayah, lebih tepat dikatakan sebagai kasus penjualan anak untuk tujuan
seksual karena tidak memenuhi unsure transportasi atau pemindahan anak dari
satu wilayah ke wilayah lain.
Penjualan
anak adalah setiap tindakan atau transaksi dimana seorang anak dipindahkan
kepada orang lain oleh siapapun atau kelompok demi keuntungan atau kdalam bentu
lain. Element consent tidak diperhitungkan karena anak-anak tidak mempunyai
kapasitas legal untuk bisa memberikan atau menerima informed consent. Merupakan
fakta dalam system hokum di seluruh dunia bahwa anak karena umurnya harus
dianggap tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar terhadap berbagai hal
yang dianggap membutuhkan kematangan fisik, mental, social dan moral bagi
seseorang untuk bisa menentukan pilihannya. Dengan demikian, anak-anak harus
ditempatkan sebagai korban, bukan sebagai pelaku.
Resolusi
Majelis Umum PBB Nomor 49/166 mendefinisikan istilah “trafiking” :“Trafficking is the illicit and clandestine
movement of persons across national and international borders, largely from
developing countries and some countries and some countries with economies in
transition, with the end goal of forcing women and girl children into sexually
or economically oppressive and exploitative situations for the profit of
recruiters, traffickers, and crime syndicates, as well as other illegal
activities related to trafficking, such as forced domestic Labour, false
marriages, clandestine employment and false adoption.”
(Perdagangan
adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan
perbatasan internasional, sebagian besar berasal dari negara-negara yang
berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan
anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam
keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan,
sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti
pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap, dan adopsi).
Global
Alliance Against Traffic in Women (GAATW) mendefinisikan istilah perdagangan
(trafficking): “Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan,
pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan
menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau
penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan
atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak
diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam
kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu
tinggal padawaktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali. Sesuai
dengan definisi tersebut di atas bahwa istilah “perdagangan“ (trafiking)
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
a.
Rekrutmen dan /transportasi manusia;
b.
Diperuntukkan bekerja atau jasa /melayani;
c.
Untuk keuntungan pihak yang memperdagangkan.
Pengertian
sindikat perdagangan manusia, menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya adalah
“sindikat kriminal“, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang
terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal (Rebecca Surthes dan Martha Wijaya
2003: 290). Dari pengertian di atas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus
dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana
dalam pelaksanaannya. Dalam aktivitas sindikat perdagangan perempuan dan anak
ini kegiatannya selalu dilakukan secara terorganisir.
Pengertian
terorganisir menurut pendapat para sarjana adalah sebagai berikut.
a.
Donald Cressey: kejahatan terorganisir adalah suatu kejahatan yang
mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan
pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir,
pengumpul, dan pemaksa.
b.
Michael Maltz: kejahatan terorganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan
lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk
menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup dari kejahatan ini meliputi
kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan, dan menimbulkan
korban.
c.
Frank Hagan: kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai
aktivitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari
keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengikatkan aktivitasnya
pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.
Trafiking
manusia untuk berbagai tujuan, telah berlangsung cukup lama, sejak dahulu kala
hingga abad 21 ini, dari kerajaan Jawa yang membentuk landasan bagi
perkembangan perdagangan perempuan dengan meletakkan mereka sebagai barang
dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dengan menunjukkan adanya kekuasaan dan
kemakmuran. Kegiatan ini berkembang menjadi lebih terorganisir pada masa
penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan kini, di alam kemerdekaan dan dalam era
globalisasi, kegiatan tersebut tidak semakin menyurut justru semakin marak.
Tujuan
trafiking di Indonesia ialah perdagangan antardaerah/pulau dan antarnegara.
Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau-pulau dan
bermacam suku-suku, sehingga sangat memudahkan terjadinya trafiking dalam
lingkup domestik, dari beberapa provinsi di mana kasus trafiking domestik
terjadi, tempat-tempat wisata yang berbatasan dengan negara lain, seperti
Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jakarta, Bali, dan Jawa
Timur merupakan daerah tujuan.
4. BENTUK-BENTUK
PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA
Ada
beberapa bentuk perdagangan manusia yang ditemukan di Indonesia. Bentuk pertama
adalah buruh migrant. Buruh migrant adalah orang yang migrasi dari wilayah
kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut
dalam jangka waktu yang relative menetap. Pekerja migrant mencakup sedikitnya
dua tipe : pekerja migrant internal dan pekerja migrant internasional. Pekerja
migrant internal atau dalam negeri adalah orang yang bermigrasi dari tempat
asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah
Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota, maka pekerja
migrant internal seringkali diidentikan dengan orang desa yang bekerja di kota.
Pekerja migrant internasional atau luar negeri adalah mereka yang meninggalkan
tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di Negara lain. Di Indonesia, pengertian
ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal
dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini seringkali
menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar diluar negeri. TKI
biasanya didentikan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).
Bentuk
kedua adalah perdagangan anak. Perdagangan anak dapat diartikan sebagai segala
bentuk perekrutan, transportasi baik di dalam maupun antar Negara, pembelian,
penjualan, pengiriman, dan penerimaan anak dengan menggunakan tipu daya,
kekerasan, atau dengan pelibatan hutang untuk tujuan pemaksaan pekerjaan
domestik, pelayanan seksual, perbudakan, buruh ijon, atau segala kondisi
perbudakan lain, baik anak tersebut mendapat bayaran atau tidak, di dalam
sebuah komunitas yang berbeda dengan komunitas dimana anak tersebut tinggal
ketika penipuan, kekerasan atau pelibatan hutang tersebut pertama kali terjadi.
Namun tidak jrang perdagangan anak ini ditujukan pada pasangan suami-istri yang
ingin mempunyai anak.
Bentuk
ketiga adalah tindakan prostitusi. Secara harfiah, prostitusi berarti
pertukaran hubungan seksual dengan uang, atau hadiah sebagai suatu transaksi perdagangan.
Secara hokum, prostitusi didefinisikan sebagai penjualan jasa seksual yang
meliputi tindakan seksual tidak sebesar kopulasi dan hubungan seksual.
Pembayaran dapat dilakukan dalam bentuk uang atau modus lain kecuali untuk
suatu tindakan seksual timbale balik. Banyak yang merasa bahwa jenis definisi
dengan penegakan semua dukungan bahasa termasuk selektif hokum sesuai dengan
keinginan dan angan-angan dari badan penegak terkemuka untuk mengontrol mutlak
perempuan. Prostitusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu prostitusi damana anak
perempuan merupakan komuditi perdagangan dan prostitusi dimana wantia dewasa
sebagai komuditi perdagangan. Prostitusi anak dapat diartikan sebagai tindakan
mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau
kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya.
Bentuk
lainnya adala perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan. Biasanya,
praktik perbudakan berkedok pernikahan dan pengantin pesanan dilakukan oleh
pria warga Negara asaing dengan wanita warga Indonesia. Hal yang membedakan
antara perbudakan berkedok pernikahan dengan pengantin pesanan adalah tidak
semua kasus pengantin pesanan berakhir dengan masih yang mengerikan.
5. PENYEBAB-PENYEBAB
TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK
Beberapa
faktor tertentu dapat mendorong seseorang untuk melakukan situasi psikologi
inilah yang dapat menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab-penyebab inilah yang
mendorong pihak-pihak tertentu sehigga terjadilah perdagangan anak. Istilah
yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dengan kata trafiking ini,
sampai saat ini belum mendapat perhatian yang intensif dari pihak-pihak
terkait, misalnya aparat penegak hokum dan pemerintah Republik Indonesia. Jadi
sangant tidak mengherankan jika para korban trafiking terus berjatuhan. Bahkan
pada faktanya, rentetan korban kemungkinan besar bertambah apabila tidak
ditangani dengan serius.
Dalam
Kepres RI No.88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan
Perdagangan Perempuan dan Anak, menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya
perdagangan perempuan:
a.
Kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan
jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4%
pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6%
pada tahun 2002.
b.
Ketenagakerjaan. Sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja
cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi
17,6% pada tahun 2000.
c.
Pendidikan. Survai sosial ekonomi nasional tahun 2000 melaporkan bahwa 34%
penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum/tidak tamat SD/tidak pernah
bersekolah, 34,2% tamat SD dan hanya 15% yang tamat SMP. Menurut laporan BPS
pada tahun 2000 terdapat 14 anak usia 7-12 dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak
melanjutkan ke SLTP karena alasan pembiayaan.
d.
Migrasi. Menurut Konsorsium Peduli Buruh Migran Indonesia (KOPBUMI) sepanjang
tahun 2001 penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya
74.616 orang telah menjadi korban proses trafiking.
e.
Kondisi keluarga. Pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan
akan hak, keterbatasan informasi, kemiskinan, dan gaya hidup konsumtif
merupakan faktor yang melemahkan ketahanan keluarga. f. Sosial budaya. Anak seolah
merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sehendak orang tuanya,
ketidak-adilan jender, atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih
tumbuh di tengah kehidupan masyarakat desa.
g.
Media massa. Media masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita
dan informasi yang lengkap tentang trafiking, dan belum memberikan kontribusi
yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit
justru memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong
menguatnya kegiatan trafiking dan kejahatan susila lainnya.
Banyak
faktor yang mendorong orang terlibat dalam perdagangan anak, yang dapat dilihat
dari dua sisi, yaitu supply dan demand. Dari sisi supply antara lain:
a.
Trafikingmerupakan bisnis yang menguntungkan. Dari industri seks saja
diperkirakan US $ 1,2 – 3,3 milyar per tahun untuk Indonesia. Hal ini
menyebabkan kejahatan internasional terorganisir menjadi prostitusi
internasional dan jaringan perdagangan manusia sebagai fokus utama kegiatannya.
b.
Kemiskinan telah mendorong anak-anak tidak sekolah sehingga kesempatan untuk
memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial
kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan
hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian anak dan ibu sebagai tenaga
kerja wanita, yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga
berisiko menjadi korban.
c.
Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan
kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam
lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam
dunia prostitusi.
d.
Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja, sehingga
mendorong mereka memasuki dunia pelacuran secara dini. Akibat konsumerisme,
berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.
e.
Pengaruh sosial budaya seperti pernikahan di usia muda yang rentan perceraian,
yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Adanya kepercayaan
bahwa hubungan seks dengan anak-anak secara homoseksual ataupun heteroseksual
akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau membuat awet muda, telah
membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.
Dari
sisi demand, antara lain:
a.
Adanya kegiatan pembangunan yang lebih melibatkan pekerja pendatang tidak tetap
yang pada umumnya laki-laki, nampaknya berhubungan dengan tajamnya peningkatan
pelacuran.
b.
Meningkatkan kemudahan dan frekuensi internasional bersamaan dengan tumbuhnya
fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan, telah meningkatkan peluang
perdagangan manusia.
c.
Berkembangnya kejahatan dalam jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan
berbagai bentuk prostitusi lainnya.
d.
Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional,
kerjasama keuangan dan perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing
(ekspatriat) dan pebisnis internasional tinggal sementara di Indonesia.
Keberadaan mereka meningkatkan demanduntuk jasa layanan seks yang memicu
peningkatan perdagangan perempuan.
e.
Banyak laki-laki Cina Taiwan yang merindukan perempuan Cina yang masih
“tradisional”. Melalui layanan “mail order bride” yang sudah lebih dulu marak
di Thailand dan Filipina, layanan diperluas ke Indonesia, melibatkan calo-calo
sejak dari lapis bawah di Singkawang, tempat transit di Jakarta, dan di Taiwan.
Satu mempelai bisa membuat para calo mendapat uang sekitar Rp 45 juta. Tetapi
tidak semuanya berakhir dengan bahagia, karena ternyata para suami Taiwan itu
ada yang hanya petani yang hidup di pelosok Taiwan dan banyak diantaranya suka
melakukan tindakan kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan, dan
memperlakukannya sebagai budak (Arif Gosita, dkk. 2001: 34).
f.
Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan
mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya demandterhadap pekerja anak
(pekerja Jermal di Sumatera Utara, buruh-buruh pabrik/industri di kota-kota
besar, di perkebunan, pekerja tambang permata di Kalimantan, perdagangan, dan
perusahaan penangkap ikan). Seringkali anak-anak bekerja dalam situasi yang
rawan kecelakaan dan berbahaya.
g.
Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/komersialisasi,
telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan kebutuhan
akan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam
kondisi yang tertutup dari luar, anak-anak itu rawan terhadap penganiayaan baik
fisik maupun seksual. Selain dipaksa bekerja berat tanpa istirahat, mereka
diperlakukan kasar jika mengeluh.
h.
Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata
seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak
untuk bisnis tersebut. Ketakutan parapelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS
menyebabkan banyak perawan muda direkrut untuk tujuan itu. Pulau Batam telah
menarik orang asing tidak saja untuk membuka usaha, tetapi juga untuk pelayan
seksual yang mudah didapat dan murah. Gadis-gadis belia dari Jawa dan Sumatera
dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha yang kebanyakan
berasal dari Korea dan Singapura. Bali sebagai daerah wisata, banyak merekrut
gadis-gadis lokal dan juga dari tempat-tempat lain di Indonesia untuk
eksploitasi secara seksual, biasanya oleh turis-turis asing. Indonesia dan
Taiwan adalah tujuan kedua wisatawan seks dari Australia. Dengan maraknya AIDS,
anak-anak menjadi semakin laku. Harga anak perawan sangat mahal, dan dengan
adanya resesi, membuat anak perawan keluarga miskin menjadi sangat potensial untuk dijual.
6.
AKIBAT PERDAGANGAN ANAK
Para
korban perdagangan anak mengalami banyak hal yang sangant mengerikan.
Perdagangan anak menimbulkan dampak negative yang sangat berpengaruh terhadap
kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban perdagangan manusia sering
sekali terjangkit penyakit. Selain karena stress, mereka dapat terjangkit
penyakit karena situasi hidup serta pekerjaan yang mempunyai dampak besar terhadap
kesehatan. Tidak hanya penyakit, pada korban anak-anak seringkali mengalami
pertumbuhan yang terhambat.
Dari
segi psikis, mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat apa yang
mereka alam. Seringkali para korban perdagangan manusia mengasingkan diri dari
kehidupan social. Bahkan apabila sudah sangat parah, mereka cenderung untuk
mengasingkan diri dari keluarga. Para korban seringkali kehilangan kesempatan
untuk mengalami perkembangan social, moral dan spiritual. Sebagai bahan
pendinginan, para korban eskploitasi seksual mengalami luka psikis yang sangat
hebat akibat perlakuan orang lain terhadap merkea, dan juga akibat luka fisik
serta penyang yang dialaminya. Sebagian besar korban diperdagangkan di lokasi
yang berbeda bahasa dan budaya dengan mereka. Hal itu mengakibatkan cedera
psikologis yang semakin bertambah karena isolasi dan dominasi. Ironisnya,
kemampuan manusia untuk menahan penderitaan yang sangat buruk serta terampasnya
hak-hak merkea dimanfaatkan oleh penjual mereka untuk menjebak para korban agar
terus bekerja. Mereka juga member harapan kosong kepada para korban untuk bisa
bebas dari jeratan perbudakan.
7. SOLUSI
MASALAH PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA
Rendahnya
tingkat ekonomi, pendidikan dan siituasi psikologis adalah penyebab utama terjadinya
perdagangan anak. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan agar kasus
perdagangan anak dapat berkurang. Solusi pertama adalah meningkatkan kesadaran
masyarakat melalui penyuluhan pemuka agama dan pemerintah. Apabila kesadaran
masyarakat akan bahaya dari perdangan anak sudah muncul, maka diharapkan
tingkat perdagangan manusia akan sedikit berkurang.
Solusi
kedua adalah memperluas tenaga kerja, focus pada program usaha kecil menengah,
serta pemberdaya perempuan. Apabila lapangan kerja di Indonesia sudah cukup
memenuhi kebutuhan masyarakat, maka keinginan untuk berimigrasi dan bekerja di
luar negeri akan berkurang dan resiko perdagangan anak pun akan semakin
berkurang juga.
Solusi
selanjutnya adalah meningkatkan pengawasan di setiap perbatas NKRI serta
meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum. Kejahatan seperti perdagangan
anak dapat saja terjadi. Kemungkinan untuk terjadi akan semakin besar apabila
tidak ada pengawasan yang ketat oleh aparat yang terkait. Apbila pengawasan
sudah ketat dan hukum sudah ditegakkan, maka kasus perdagangan anak pun dapat
berkurang.
Solusi
lainnya adalah memberikan pengetahuan dan penyuluhan seefektif mungkin kepada
masyarakat. Untuk dapat mencegah masalah ini, perlu diadakan penyuluhan dan
sosialisasi masalah yang rutin mengenai perdaganan anak kepada masyarakat.
Dengan sosialisasi secara terus-menerus, masyarakat akan mengetahui bahaya
masalah ini dan bagaimana solusinya. Pendidikan tentu saja tidak hanya
diberikan kepada masyarakat golongan menengah ke atas. Justru pendidikan
tersebut harus diberikan kepada kaum kelas bawah, karena mereka rentan sekali
menjadi korban praktik perdagangan anak. Perdagangan anak seringkali terjadi
pada masyarakat yang taraf pendidikannya cukup rendah. Pendidikan harus
diberikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
Setelah
masyarakat mengetahui masalah ini, saatnya mereka memberitahu kepada orang lain
yang belum tahu. Apabila informasi seperti ini tidak disebarluaskan, maka
rantai masalah ini tidak aka pernah terputus. Sudah menjadi kewajiban
masyarakat untuk menyampaikan apa yang terjadi pada orang lain, terlebih lagi
orang-orang yang dianggap berpotensi mengalami tindakan perdagangan anak.
Sebab, orang yang tidak mengetahui adanya permasalahan ini tidak akan menyadari
bahwa hal ini mungkin telah terjadi pada orang lain di sekitar mereka.
Solusi
terakhir adalah berperan aktif untuk mencegah. Setelah mengetahui dan berusaha
berbagi dengan masyarakat yang lain , kita juga dapat berperan aktif untuk
menanggulangi permasalahan ini. Berperan aktif dapat dilakukan dengan cara
melaporkan kasus perdagangan anak yang diketahui kepada pihak berwajib.
Masyarakat juga bisa mengarahkan keluarganya untuk lebih berhati-hati terhadap
orang lain, baik yang tidak dikenal maupun yang sudah dikenal. Mungkin hal yang
dilakukan hanyalah sesuatu yang kecil dan sederhana, namun apabila semua orang
bergerak untuk turut melakukannya, bukan tidak mungkin masalah ini akan
teratasi.