Induk peraturan
hukum pidana Indonesia
adalah Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).
KUHP ini mempunyai
nama asli Wetboek van
Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI) yang diberlakukan
di
Indonesia pertama
kali dengan Koninklijk Besluit (Titah
Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915
dan mulai diberlakukan
sejak tanggal 1
Januari 1918. WvSNI merupakan
turunan dari WvS
negeri Belanda yang
dibuat pada tahun 1881
dan diberlakukan di
negara Belanda pada
tahun 1886.Walaupun WvSNI
notabene turunan (copy)
dari WvS Belanda,
namun
pemerintah kolonial
pada saat itu
menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi
pemberlakuan WvS di
negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan
dan disesuaikan dengan
kondisi dan misi
kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia.
Jika diruntut
lebih ke belakang,
pertama kali negara
Belanda
membuat perundang-undangan hukum
pidana sejak tahun
1795 dan disahkan pada
tahun 1809 pada
saat pemerintahan Lodewijk
Napoleon. Kodifikasi
hukum pidana nasional
pertama ini disebut
dengan CrimineelWetboek voor
Het Koninkrijk Holland. Namun
baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811
Perancis menjajah Belanda
dan memberlakukan Code
Penal
(kodifikasi hukum
pidana) yang dibuat
tahun 1810 saat
Napoleon Bonaparte
menjadi penguasa Perancis.
Pada tahun 1813,
Perancis meninggalkan
negara Belanda. Namun
demikian negara Belanda
masih
mempertahankan Code
Penal itu sampai tahun 1886.
Setelah perginya
Perancis pada tahun
1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya
(Code Penal) selama kurang
lebih 68 tahun (sampai tahun
1881). Selama usaha pembaharuan hukum pidana itu, Code Penal
mengalami bebarapa perubahan,
terutama pada ancaman pidananya. Pidana
penyiksaan dan pidana
cap bakar yang
ada dalam Code Penal ditiadakan
dan diganti dengan
pidana yang lebih
lunak. Pada tahun 1881, Belanda
mengesahkan hukum pidananya
yang baru dengan
nama
Wetboek van
Strafrecht sebagai pengganti
Code Penal Napoleon
dan mulai diberlakukan lima
tahun kemudian, yaitu pada tahun 1886.
Sebelum negara
Belanda mengesahkan Wetboek van
Strafrecht sebagai pengganti
Code Penal Napoleon
pada tahun 1886,
di wilayah Hindia- Belanda sendiri
ternyata pernah diberlakukan
Wetboek van Strafrecht
voor
Europeanen (Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
Eropa) dengan Staatblad Tahun
1866 Nomor 55
dan dinyatakan berlaku
sejak 1 Januari 1867. Bagi
masyarakat bukan Eropa
diberlakukan Wetboek van
Strafrecht voor
Inlander (Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Pribumi)
dengan
Staatblad Tahun
1872 Nomor 85 dan dinyatakan
berlaku sejak 1
Januari73.
Dengan demikian,
dapat dinyatakan bahwa
pada masa itu
terdapat juga
dualisme hukum pidana,
yaitu hukum pidana
bagi golongan Eropa dan hukum
pidana bagi golongan
non-Eropa. Kenyataan ini
dirasakan Idenburg
(Minister van Kolonien)
sebagai permasalahan yang
harus
dihapuskan. Oleh
karena itu, setelah dua tahun berusaha pada tahun 1915 keluarlah
Koninklijk Besluit (Titah
Raja) Nomor 33
15 Oktober 1915
yang
mengesahkan Wetboek
van Strafrecht voor
Netherlands Indie dan
berlaku tiga tahun kemudian yaitu
mulai 1 Januari 1918.
Dengan gambaran
sejarah demikian, runtutan
sejarah terbentuknya Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Indonesia
dapat dilustrasikan dalam bagan berikut.
|
Tahun
|
Peristiwa
|
Selisih Waktu
|
|
1810
|
Code Penal diberlakukan di Perancis
|
1 tahun
|
|
1811
|
Code Penal diberlakukan di Belanda
|
56 tahun
|
|
1867
|
Wetboek
van Strafrecht voor
|
6 tahun
|
|
1873
|
Wetboek
van Strafrecht voor
Inlander diberlakukan di Hindia-Belanda
|
8 tahun
|
|
1881
|
Wetboek van Strafrecht disahkan di
Belanda
|
5 tahun
|
|
1886
|
Wetboek
van Strafrecht diberlakukan di Belanda
|
29 tahun
|
|
1915
|
Wetboek
van Strafrecht Netherlands-Indie disahkan untuk
Hindia-Belanda
|
3 tahun
|
|
1918
|
Wetboek
van Strafrecht Netherlands-Indie diberlakukan di
Hindia-Beland
|
28 tahun
|
|
1946
|
Wetboek
van Strafrecht Netherlands-Indie disebut sebagai KUHP
Indonesia
|
|
|
|
Total
selisih
|
waktu 136 tahun
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar